Lebih dari 44 Ribu Anak dari Keluarga Miskin Kembali Bersekolah Gratis

JAKARTA—Kementerian Sosial memastikan lebih dari 44.000 anak jenjang SD, SMP, hingga SMA dari keluarga miskin kembali mendapatkan akses pendidikan berkualitas secara gratis guna memutus rantai kemiskinan antar-generasi di Indonesia.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, menyampaikan perluasan program ini wujud nyata kehadiran negara dalam memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan, dan faktor ekonomi tidak lagi membatasi cita-cita anak bangsa.

"Program ini menjangkau 182 sekolah, melonjak signifikan dari 166 titik dan lebih dari 14.700 peserta didik di tahun pertama. Ini adalah komitmen negara untuk terus memperluas jangkauan agar anak-anak yang selama ini tidak tertampung bisa kembali duduk di bangku sekolah," kata dia.

Dia menegaskan bahwa untuk menjaga ketepatan sasaran bantuan bagi kelompok paling rentan, penentuan penerima manfaat difilter secara akurat melalui basis data terpadu nasional.

"Setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan sistem ini, bantuan negara dipastikan sampai tepat pada anak-anak yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar angka di atas kertas," katanya.

Sejalan dengan perluasan akses peserta didik, pemerintah turut mengakselerasi penyiapan sarana belajar mengajar permanen di 93 tempat yang telah rampung dan mulai beroperasi penuh sejak pertengahan Juli hingga awal September 2026.

Pembangunan fisik gedung Sekolah Rakyat ini dirancang agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengecap pembelajaran berkualitas tinggi setara sekolah unggulan tanpa dipungut biaya.

Pemerintah optimistis pemerataan hak pendidikan berkualitas dapat terwujud di seluruh pelosok tanah air melalui integrasi perluasan daya tampung, integrasi data DTSEN, serta pembangunan infrastruktur modern.

Sekolah Rakyat juga menarik karena pendekatannya tidak berhenti pada pendidikan dalam arti sempit. Model berasrama yang disertai pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan sosial memberikan peluang untuk menangani persoalan anak secara lebih menyeluruh.

Bagi keluarga yang menghadapi kemiskinan ekstrem, misalnya, hambatan pendidikan anak tidak selalu berupa tidak adanya sekolah. Persoalannya dapat berupa gizi, tempat tinggal, biaya transportasi, perlengkapan belajar, kondisi keluarga, dan lingkungan sosial.

Dalam perspektif tersebut, Sekolah Rakyat dapat dipandang sebagai intervensi afirmatif negara untuk memastikan anak-anak yang paling rentan tidak tertinggal. Program ini sekaligus mengingatkan kita bahwa pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dengan menyediakan sekolah. 

Negara perlu memastikan bahwa anak mampu datang ke sekolah, bertahan dalam pendidikan, belajar secara efektif, dan memperoleh kesempatan untuk berkembang. Namun, apresiasi terhadap gagasan tersebut tidak berarti bahwa semua persoalan otomatis selesai.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara