Presiden Puji Hasil Panen Jagung Keerom Tapi Evaluasi Pengelolaan Air

JAKARTA—Presiden RI Joko Widodo memuji hasil panen ladang jagung di kawasan lumbung pangan atau food estate Kampung Wambes, Kabupaten Keerom, Papua, tapi mengevaluasi pengelolaan air yang disebutnya harus diperbaiki.

Presiden, yang melakukan peninjauan langsung di food estate Keerom pada Kamis, mengakui masih ada beberapa jagung yang hasilnya kurang optimal, tetapi hal tersebut dinilainya wajar mengingat tanah di area tersebut baru pertama kali diolah dan digunakan untuk menanam jagung.

"Memang ini kan baru pertama kali, jangan berpikiran langsung hasilnya sangat tinggi, tapi ini pun hasilnya sudah sangat tinggi karena kira-kira 7 ton per hektarenya," kata Jokowi dalam keterangan pers di sela-sela peninjauan yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (6/7/2023).

Berdasarkan hasil evaluasi bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Bupati Keerom Piter Gusbager, dan para petani, Presiden menuturkan hasil yang kurang optimal disebabkan alokasi air yang berlebih.

"Sehingga tadi dievaluasi memang paritnya harus segera dikecilkan jaraknya dari 12 (meter) jadi 5 atau 6 meter," kata Jokowi.

Kendati demikian, Presiden menekankan bahwa hasil panen jagung yang ditinjau di Keerom sudah melampaui rata-rata produksi jagung nasional.

"Standard nasionalnya 5,6 ton per hektare, ini sudah 7 (ton per hektare), karena memang saya melihat tanahnya sangat subur sekali, tapi airnya perlu dikelola dengan baik," ujarnya.

Presiden menyatakan bahwa dirinya akan terus memantau kinerja produksi jagung di food estate Keerom untuk memastikan berapa hasil maksimal yang bisa dicapai, termasuk areal tanam 45 hektare yang diproyeksikan akan memasuki masa panen pada September mendatang.

"Kalau sudah bener, baru ribuan hektare. Kita enggak perlu langsung ribuan, memang perlu tahapan karena ini tanah baru pertama kali diolah dan digunakan untuk jagung," katanya.

Presiden menambahkan jagung yang dipanen sudah memiliki pembeli dengan rentang harga Rp5.000—Rp6.000 per kilogram.

Menurut Presiden harga tersebut sudah sangat tinggi dibandingkan harga pokok produksinya.

"Artinya kalau tadi 7 ton per hektare kali Rp6.000 (per kg), berarti sudah Rp42 (juta) per hektare, hati-hati, kalau kita punya seribu (hektare) berarti Rp42 miliar. Gede banget, untuk hanya tiga bulan atau 100 hari," katanya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar, Plh. Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, dan Bupati Keerom Piter Gusbager.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara