RI Serukan Kolaborasi dengan Nonpemerintah Penting dalam Bangun Negara

BANDUNG—Indonesia menyerukan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk pihak nonpemerintah, dalam membangun suatu negara.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti saat konferensi pers Indonesia-Africa Forum (IAF) Ke-2 dan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024, di Badung, Bali, Senin.

“Indonesia akan terus mengedepankan bagaimana membangun suatu negara itu tidak hanya dengan kontribusi pemerintah, tetapi juga dengan partisipasi berbagai pemangku kepentingan nonpemerintah, baik BUMN, swasta, akademisi, maupun media,” kata Amalia.

Kolaborasi menjadi salah satu topik utama diskusi HLF MSP 2024.

Secara keseluruhan, terdapat tiga subtema utama yang dibahas dalam HLF MSP, di antaranya kemitraan multi pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja sama, meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan melalui ekonomi berkelanjutan, dan memajukan pembangunan melalui pembiayaan inovatif.

Acara ini dihadiri oleh sekitar 1.275 peserta dari 26 negara. Jumlah ini terdiri dari 786 perwakilan pemerintah, 102 dari organisasi internasional, 107 dari organisasi nonpemerintah, 128 dari sektor swasta, 8 filantropi, 9 lembaga think tank, 56 komunitas akademisi, 9 bank multilateral, dan 70 petugas keamanan.

Keterlibatan perwakilan pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi internasional, LSM, bank pembangunan multilateral, dan filantropi diharapkan dapat mendorong perubahan transformasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat global.

Senada dengan Amalia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa juga menyerukan aksi kolektif dari berbagai pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam menangani tantangan global yang mendesak.

Dia menyatakan paradigma global membutuhkan pengembangan kemitraan multi-pemangku kepentingan, yang akan meningkatkan aksi kolektif melalui mobilisasi sumber daya, tanggung jawab bersama, dan peningkatan dampak.

Sinergi itu dapat diwujudkan melalui perubahan transformatif dalam kemitraan multi-pemangku kepentingan. Cara ini diharapkan dapat mempersempit kesenjangan pembangunan antarnegara.

“Melalui HLF MSP 2024, Indonesia menekankan pentingnya perubahan transformatif,” ujar Suharso. ANTARA

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara