Kementerian PU Percepat Pemulihan Gempa Flores, Ini Progresnya
Kementerian PU mempercepat pemulihan dampak gempa Flores NTT di tujuh kabupaten, mulai dari jalan nasional hingga fasilitas kesehatan.
Wartawan menunggu di pintu masuk Padepokan Garuda Yaksa saat pembekalan calon menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024). Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan pembekalan sejumlah tokoh yang diyakini bakal menjadi calon menteri atau kepala lembaga negara untuk pemerintahan baru di Hambalang. Antara Foto/Yulius Satria Wijaya/nz
JAKARTA—Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai bahwa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu memaksimalkan pemungutan pajak dari subjek-subjek yang belum optimal, seperti sektor hiburan.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyatakan bahwa pemerintah mendatang sebaiknya tidak berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan mengenakan lebih banyak pajak kepada sektor manufaktur maupun konsumsi, mengingat kini terjadi pelemahan daya beli dan penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur.
“Yang semestinya dilakukan adalah menyasar pada subjek-subjek pajak yang selama ini belum terlalu maksimal, misalkan pajak untuk hiburan, untuk (masyarakat) kelas atas, atau perusahaan-perusahaan besar dan multinasional yang beroperasi Indonesia,” ujarnya saat dihubungi Antara di Jakarta, Sabtu.
Pemerintahan mendatang mencanangkan dalam dokumen Asta Cita untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi reformasi perpajakan agar menjadi stimulan lebih bagi dunia usaha untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor riil.
Selain subjek-subjek pajak yang telah disebutkan di atas, Mohammad Faisal pun menyarankan Prabowo-Gibran juga untuk mengoptimalkan pajak dari sektor ekonomi digital karena dinilai menguntungkan.
“Jadi bukan malah membebani sektor-sektor yang pada saat sekarang itu justru dalam kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk ditambahkan beban (pajak) gitu ya, nanti malah bisa backfire (menjadi bumerang) bagi perekonomian,” katanya.
Dalam dokumen Asta Cita, Prabowo-Gibran juga memberikan perhatian besar terhadap industri buku dan berencana untuk memberikan insentif bagi industri tersebut dengan menghapus PPN untuk semua jenis buku dan menjadikan pajak royalti buku bersifat final.
Faisal mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik rencana relaksasi pajak tersebut. Meskipun begitu, ia menyoroti perlunya pemerintahan mendatang juga melakukan relaksasi pajak terhadap sejumlah industri padat karya, seperti industri tekstil dan alas kaki.
“Bisa dengan mengurangi PPN, tidak harus menghapus PPN. Beban pajak yang lain juga tidak menutup kemungkinan untuk juga dikurangi,” imbuhnya. ANTARA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kementerian PU mempercepat pemulihan dampak gempa Flores NTT di tujuh kabupaten, mulai dari jalan nasional hingga fasilitas kesehatan.
Gempa M5,8 mengguncang Ruteng, NTT, Rabu (18/11/2026). BMKG mencatat sejumlah gempa susulan dan getaran di dua kabupaten.
Trump memaparkan agenda AS di KTT ASEAN-AS, mulai perdagangan, investasi, energi, AI, mineral kritis hingga kerja sama pertahanan Indonesia.
OJK mengingatkan masyarakat terhadap love scam dan lowongan kerja palsu. IASC mencatat 737.686 laporan penipuan hingga Oktober 2026
Menyambut Tahun Baru 2027, Novotel Suites Yogyakarta Malioboro menghadirkan pengalaman perayaan berbeda melalui acara bertajuk “Speakeasy Night”
Warga Kotagede menyulap lahan terbengkalai menjadi kebun produktif Melati Green dengan tanaman pangan, buah, herbal, dan pupuk organik.