Mengenal di Balik Layar Perlinsos Digital yang Buat Bansos Efektif

JAKARTA—Program digitalisasi Perlindungan Sosial (perlinsos) telah menjadi salah satu program yang diujicobakan oleh pemerintah sejak awal 2026.

Tidak hanya dikerjakan oleh Kementerian Sosial sendirian, program ini juga melibatkan lintas kementerian dan lembaga lain untuk mendapatkan satu tujuan akhir yakni agar pemberian bantuan sosial kepada masyarakat menjadi tepat sasaran.

Selama masa uji coba hingga Kamis (5/11), tercatat di dalam data Kementerian Sosial telah ada sebanyak 18.213.466 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar dalam sistem perlinsos digital.

Berjalannya program ini dengan lancar menjadi momentum penting karena perlinsos digital merupakan inisiatif perdana pemerintah dalam menjalankan integrasi data lintas kementerian dan lembaga untuk memberikan pelayanan digital yang mudah dan cepat kepada masyarakat.

Dengan proses integrasi tersebut, masyarakat tidak lagi perlu berkutat berulang kali dengan proses administrasi yang kerap menjadi keluhan sebelum proses digitalisasi dijalankan karena memakan waktu dan biaya yang mungkin tak sedikit.

Presiden Prabowo Subianto bahkan dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI tahun 2026 pada Agustus 2026 menekankan bahwa selama program digitalisasi bansos diuji cobakan didapati verifikasi data penerima manfaat bisa terjadi dalam hitungan menit dari yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari.

Tidak hanya itu, biaya dari segi materiel maupun waktu, menurut Presiden berhasil ditekan dan tidak lagi membebani penerima manfaat bansos untuk mendapatkan bantuan yang memang haknya.

Lalu sebenarnya bagaimana cara kerja di balik layar agar integrasi di program perlinsos digital ini berjalan dengan mulus dan lancar?

"Jalan tol"

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) ternyata mengambil peranan penting dalam proses penciptaan integrasi data sejumlah kementerian dan lembaga di dalam mendukung berlangsungnya digitalisasi perlinsos.

Melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital (Ditjen TPD), Kemkomdigi menciptakan sebuah "jalan tol" untuk memastikan integrasi antar lembaga dan kementerian bisa berjalan dengan lancar.

Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kemkomdigi Yessi Arnaz Ferari mengatakan jalan tol ini bernama Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

"Jadi ibaratnya ini adalah sebagai backbone pertukaran data untuk menghubungkan sistem aplikasi di masing-masing kementerian dan lembaga, data biar dialirkan dan biar seragam," kata Yessi kepada wartawan dalam sebuah acara diskusi membahas perlinsos digital.

Seluruh kementerian dan lembaga yang terhubung dengan program Perlinsos digital dapat saling bertukar informasi secara otomatis tanpa harus menyerahkan kepemilikan data masing-masing.

Dari uji pilot project yang sudah dilakukan Pemerintah, digitalisasi perlinsos telah menghubungkan data dari Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, POLRI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pada prosesnya Kementerian Sosial memadankan data dari para lembaga dan kementerian tersebut untuk memastikan kepastian data mengenai masyarakat yang akan menerima bantuan sosial.

Beberapa hal yang dipastikan meliputi status kepemilikan tempat tinggal dan kepemilikan kendaraan sebagai indikator aset keluarga, status pekerjaan untuk memastikan yang bersangkutan adalah aparatur sipil negara (ASN) atau bukan, hingga konsumsi daya listrik sebagai indikator kondisi rumah tangga.

Secara keseluruhan data-data itu telah dipertukarkan dan berhasil menciptakan efisiensi dari pemberian bantuan sosial kepada penerima yang benar-benar membutuhkan.

Hingga akhir Oktober 2026, Kemkomdigi mencatat rata-rata jumlah pendaftar harian di bulan Oktober 2026 ke layanan Perlinsos Digital mencapai 382 ribu Kepala Keluarga (KK) per harinya.

Selain memudahkan pendaftaran, sistem digital perlinsos juga memungkinkan pengguna untuk melakukan penyanggahan dan koreksi data apabila ternyata data dirinya tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi yang dikedepankan dalam layanan perlinsos digital.

Baca juga: Kemkomdigi sebut Perlinsos digital momentum padukan layanan lewat DPI

SPLP juga dimanfaatkan untuk mempermudah proses koreksi data tersebut sehingga data-data sanggahan dari masyarakat dapat segera disesuaikan dengan kondisi terkini dan membantu pemerintah mendapatkan data terbaru mengenai masyarakat.

Dengan ketersediaan SPLP semua pertukaran data dan integrasi data dapat dengan mudah dilakukan dan membuat proses digitalisasi berjalan dengan nyaman.

"Goals-nya ini (SPLP) akan menjadi platform data exchange nasional menghilangkan fragmentasi data, menjaga standarisasi keamanan, transparansi dan tata kelola, dan juga efisiensi birokrasi," kata Yessi.

Pengujian rutin

Kemkomdigi terus menguji sistem tersebut secara rutin untuk memastikan kesiapan saat program ini dapat diakses lebih luas secara nasional.

Dalam hasil tes terbaru yang dilakukan di akhir Oktober 2026, tercatat dalam satu hari SPLP yang menjadi pusat pertukaran data bansos digital ternyata bisa diakses 600.000 Kepala Keluarga (KK) dalam satu hari.

Ada dua metode pengujian yang dijalankan yaitu stress test maupun load test dan keduanya tidak hanya berhenti di satu kali pengujian saja tapi secara rutin dilakukan bahkan setelah program diimplementasikan secara lebih luas.

Pengujian kapasitas ini krusial untuk menjaga pengalaman pengguna atau user experience saat mengakses layanan.

Jika lonjakan pendaftar melebihi kapasitas maksimal, sistem dirancang untuk tidak mengalami down atau memunculkan kode error 404 maupun 504.

Sistem akan secara otomatis mendeteksi batas limit dan menampilkan peringatan agar warga mencoba kembali beberapa saat kemudian layaknya sistem antrean.

Baca juga: Kemkomdigi ungkap hasil tes Perlinsos digital sebelum debut nasional

Kapasitas maksimal yang stabil menjadi perhatian utama mengingat portal Perlinsos ini dibangun melalui kolaborasi antar-kementerian dan lembaga, bukan dari satu alokasi anggaran yang didedikasikan secara khusus.

Yessi menjelaskan pengujian sistem digital ini juga penting dilakukan berkala untuk menyamakan standar sistem dari masing-masing instansi lembaga dan kementerian sehingga pemerintah nantinya bisa mengetahui batasan dari sistem tersebut.

"Saya sudah sampaikan bahwa karakteristik kementerian dan lembaga itu beda-beda. Tata kelola beda-beda, ketahanan sistemnya beda-beda, nah itu kan harus kita samain nih jangan sampai satu macet, satu tinggi, satu rendah, kan kita harus ngambil way out seperti apa nih," kata Yessi.

Pengujian sistem ini juga sejalan dengan arahan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang pada September 2026 mengatakan bahwa kapasitas sistem menjadi salah satu prioritas utama pemerintah memastikan digitalisasi perlinsos berjalan dengan lancar.

"Pelayanan harus andal, dan karena itu kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini,” ujar Meutya usai Rapat Koordinasi Persiapan Rollout Nasional Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Perlinsos di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (10/9).

Akurasi data dan kesiapan sistem penghubung menjadi salah satu bagian penting dari perlinsos digital.

Dengan suksesnya perlinsos digital, program ini dapat membuktikan bahwa digitalisasi layanan pemerintahan dapat dilakukan lebih luas ke lebih banyak program.

Maka dari itu penting untuk mengawal agar program ini berjalan dengan lancar dan mendukung agar semakin banyak masyarakat yang berhak mendapatkan akses yang tepat ke layanan perlinsos digital ini.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara