Perlinsos Digital Membuka Akses Bansos di Balik Perbukitan

PARIAMAN—Tak mudah bagi Eli Suarni, warga Nagari Malai III Koto yang berada di kawasan perbukitan di Kecamatan Sungai Garinggiang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, untuk menjalani hidup dengan mengandalkan penghasilan dari pekerjaan informal.

Suaminya, seorang buruh tani, dulu menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Namun, penyakit asam urat yang kerap kambuh membuatnya tak lagi mampu melakukan pekerjaan berat. Sementara itu, tiga dari tujuh anak mereka masih bersekolah.

"Saya sudah lama ingin mendapatkan PKH (Program Keluarga Harapan) untuk membantu biaya sekolah anak-anak dan menambah perekonomian keluarga," kata Eli.

Ia mulai mengupayakan bantuan tersebut sejak 2018. Ia mendatangi pendamping PKH hingga ke kantor wali nagari, tetapi harus menjalani penantian panjang.

"Uni sabar ajalah menunggu, suatu saat pasti akan dapat," demikian petuah yang kerap ia dengar selama menunggu.

Penantian itu berakhir pada Oktober 2026 ketika Eli akhirnya menerima bantuan PKH. "Sekarang ternyata sangat mudah, kita bisa mendaftar lewat HP," tuturnya.

Kemudahan itu berkaitan dengan digitalisasi Perlindungan Sosial atau Perlinsos Digital, program Kementerian Sosial (Kemensos) yang dikembangkan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Pendaftaran dapat dilakukan melalui telepon genggam dengan menyiapkan KTP, mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), mencantumkan ID pelanggan PLN, dan menjalani verifikasi wajah.

"Alhamdulillah, sangat gampang," tambah Eli.

Menjangkau warga di pelosok

Alda Mayarita, pendamping PKH di Kecamatan Sungai Garinggiang, merasakan langsung tantangan dalam membantu warga mendaftar ke Perlinsos Digital. Meski kondisi geografis masih menjadi kendala, akses internet memungkinkan proses pendaftaran menjangkau warga hingga ke pelosok.

Ia pernah mengunjungi Norobi (85), warga di Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, yang tinggal sendirian di rumahnya di lereng bukit. Anak-anaknya merantau karena alasan ekonomi.

Alda mendatangi Norobi untuk membantu pendaftaran ke Perlinsos agar perempuan lansia itu bisa memperoleh bantuan pemerintah. Selama ini, Norobi mengandalkan hasil penjualan buah pinang dan kiriman anak-anaknya di kota untuk menyambung hidup.

Dalam perjalanan menuju rumah Norobi, Alda bahkan terjatuh akibat medan yang licin. Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan niatnya membantu Norobi mendaftar. Meski sinyal di rumah itu lemah, ia tetap berupaya menyelesaikan proses pendaftaran.

"Kendalanya yang paling berpengaruh adalah masalah server dan jaringan," ungkap Alda.

Menurut dia, kendala jaringan internet kerap menghentikan sementara proses registrasi, termasuk ketika warga sudah berkumpul dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), yang kini juga dimanfaatkan untuk pendaftaran Perlinsos.

Para pendamping menyiasatinya dengan memilih waktu ketika akses ke portal Perlinsos relatif sepi, yakni pukul 07.00–08.00 WIB. Mereka juga terkadang mengajak warga mencari lokasi dengan sinyal yang lebih kuat.

Dari sekitar 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di Kecamatan Sungai Garinggiang, 400 di antaranya telah terintegrasi ke portal Perlinsos. Total warga yang berhasil didaftarkan melalui berbagai agen layanan setempat bahkan telah melampaui angka 580 keluarga.

"Jadi, yang mendaftar itu juga ada dari masyarakat umum," ujar Alda.

Menurut dia, capaian tersebut didukung keterlibatan berbagai pihak sebagai agen Perlinsos. Mereka tidak hanya berasal dari kalangan pendamping PKH dan aparatur pemerintahan, tetapi juga masyarakat umum, termasuk ketua kelompok PKH.

Membuka akses bantuan sosial

Pelaksana Harian Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Padang Pariaman Nurhayati mengatakan, Perlinsos Digital diharapkan membantu mengatasi dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

"Dengan Perlinsos Digital ini tidak ada lagi penerimaan bantuan sosial seperti nepotisme dan kedekatan dengan aparat pemerintah,” kata Nurhayati dalam Sosialisasi dan Pembinaan Teknis Agen Perlinsos Digital di kantor bupati setempat beberapa waktu lalu.

Menurut dia, sistem terintegrasi tersebut mempermudah masyarakat mendaftar sekaligus mendukung proses verifikasi penerima bansos. Penentuan kelayakan penerima dilakukan melalui sistem Perlinsos.

"Pemerintah nagari tidak dapat dituntut kenapa seseorang tidak dapat bansos, begitu juga dengan jajaran pemerintah tingkat di atasnya," kata Nurhayati.

Sebelumnya, persoalan data kerap memicu saling tuding dalam penyaluran bansos. Ada warga yang dinilai layak menerima bantuan tetapi tidak mendapatkannya, sementara warga lain justru menerima bantuan. Kondisi itu memunculkan dugaan permainan data, termasuk karena kedekatan pribadi dan hubungan keluarga.

Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) per 1 Oktober 2026, jumlah penerima PKH di Kabupaten Padang Pariaman tercatat 15.531 KPM, penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebanyak 22.204 KPM, dan penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tercatat 148.094 jiwa.

Adapun Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) 2026 telah disalurkan kepada 55 KPM, masing-masing sebesar Rp5 juta. Kemensos juga telah menyeleksi 592 proposal lain untuk program tersebut.

Pemerintah kabupaten tersebut turut membantu kelancaran digitalisasi Perlinsos, salah satunya dengan membentuk tujuh tim khusus untuk meningkatkan aktivasi IKD agar lebih banyak warga miskin dan rentan dapat mendaftar.

"Tujuh tim ini dibuat agar aktivasi IKD meningkat hingga akhir tahun dan warga kita bisa mendaftar atau didaftarkan agen ke Perlinsos Digital," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman Khairul Nizam.

Khairul, yang juga Koordinator Tim 7, mengatakan seluruh penerima bantuan pemerintah perlu terdaftar di Perlinsos karena sistem tersebut menjadi salah satu dasar penentuan kelayakan penerima.

Ia mengingatkan bahwa warga yang sebelumnya menerima bansos tetapi tidak terdaftar di Perlinsos Digital berpotensi tidak menerima bantuan pada 2027.

"Kami tidak ingin warga kami yang sebelumnya menerima bantuan kemudian tidak mendapatkan bantuan pemerintah karena tidak terdaftar di Perlinsos Digital," katanya.

Untuk meningkatkan pendaftaran, ketujuh tim tersebut diperintahkan bupati untuk mengunjungi 17 kecamatan di Padang Pariaman pada 12–16 Oktober 2026. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan aktivasi IKD dan memperluas pendaftaran warga berpenghasilan rendah ke Perlinsos.

Mengoreksi data, memperbaiki sasaran

Perlinsos merupakan bagian dari transformasi digital layanan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sistem terintegrasi ini tidak sekadar memindahkan pencatatan dari kertas ke komputer, tetapi juga mengubah cara kerja birokrasi dan pelayanan publik.

Portal Perlinsos dirancang untuk mempersempit ruang kesalahan data dan meningkatkan efisiensi serta ketepatan penyaluran bansos.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sistem tersebut terbuka bagi masyarakat agar perubahan kondisi di lapangan dapat tercermin dalam data melalui partisipasi publik.

"Memang ada beberapa yang harus dikoreksi. Jadi, data kita memang belum semuanya sempurna. Karena itu, sekarang kita sedang lakukan upaya bersama dengan daerah serta mengharapkan partisipasi masyarakat agar data kita makin sempurna. Banyak sebab ya kenapa salah desil," katanya.

Saifullah menambahkan, kesalahan penetapan tingkat kesejahteraan atau desil dapat terjadi akibat kekeliruan data maupun penyalahgunaan nomor KTP oleh pihak lain untuk membeli aset atau membuka rekening bank.

"Melalui portal digital Perlinsos, masyarakat dapat mengajukan sanggahan yang proses verifikasinya mampu mengubah data desil secara cepat dalam hitungan menit melalui sistem," kata dia.

Untuk memperluas jangkauan layanan, Komdigi meningkatkan kapasitas portal Perlinsos agar dapat melayani pendaftaran masyarakat dalam jumlah besar.

"Jadi, sebelum kita tingkatkan kemarin, yang mendaftar 200.000 lebih per hari, total per sekarang sudah 6,6 juta KTP nasional (dan akan) menuju 48 juta di akhir tahun," kata Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Rahmat Danu Andika pada 8 Oktober 2026.

Peningkatan kapasitas tersebut dilakukan seiring bertambahnya jumlah masyarakat yang mengakses portal dan upaya mencapai target pendaftaran 48 juta orang sampai akhir tahun.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba mengatakan transformasi digital dapat memangkas waktu penetapan bantuan secara signifikan.

"Kalau sebelumnya untuk dari mendaftar sampai ke penetapan itu bisa berbulan-bulan, 75 sampai 200 hari, tapi dengan digitalisasi bansos hitungannya hanya menit atau sampai dengan maksimum 6 jam," kata Mira.

Proses verifikasi juga disederhanakan agar masyarakat tidak perlu mengurus berbagai dokumen fisik yang rumit.

Di perbukitan Padang Pariaman, digitalisasi perlindungan sosial membuka peluang bagi warga untuk mengakses layanan pemerintah tanpa harus menghadapi proses yang panjang.

Namun, kendala jaringan, kapasitas sistem, dan kebutuhan pendampingan tetap perlu diatasi agar layanan tersebut dapat menjangkau lebih banyak warga. Keberhasilan Perlinsos Digital juga bergantung pada ketepatan data, kelancaran akses, dan pendampingan agar bantuan dapat disalurkan kepada warga yang berhak menerimanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara