Butir SPHP, Napas Stabilitas dari Gejolak Harga Beras Di Pasaran

JAKARTA—Pagi itu, rombongan pejabat pemerintah menyusuri lorong sempit Pasar Rau, Serang, Banten, meninjau kios pedagang sederhana guna memastikan stabilitas harga beras tetap terjaga bagi masyarakat luas.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog Achmad Rizal Ramdhani bersama Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura tampak berjalan menyusuri kios, menyapa pedagang yang tengah sibuk berdagang beras.

Keramaian pasar seketika terpusat. Pedagang, pembeli, hingga warga sekitar berdesakan ingin melihat lebih dekat bagaimana pemerintah memastikan stok beras dan harga jual tetap terkendali di tengah fluktuasi pasar.

Tangan Tito Karnavian menyentuh beras, merasakan teksturnya yang bersih, seolah ingin memastikan bahwa butir-butir beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) benar-benar sampai di pasar dan bisa diakses masyarakat dengan harga terjangkau. Senyum ramah sesekali ia lontarkan pada pedagang.

Direktur Utama Perum Bulog Achmad Rizal Ramdhani (kedua kanan) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kiri), dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (kiri) meninjau harga beras SPHP di Pasar Induk Rau, Serang, Banten, Rabu (20/8/2025). ANTARA/Harianto

Arief Prasetyo Adi berdiri di sampingnya, menekankan pentingnya konsistensi distribusi beras SPHP. Bagi Bapanas, setiap ton beras yang tersalurkan bukan hanya angka, melainkan penopang stabilitas yang memberi rasa tenang bagi jutaan rumah tangga.

Direktur Perum Bulog ikut mendampingi sambil memperhatikan pedagang menakar beras dengan timbangan manual. Semua mata tersorot ke timbangan yang sedang menimbang beras SPHP ukuran 5 kilogram.

Beberapa pembeli tampak menyaksikan dengan antusias, sebagian bahkan merekam menggunakan ponsel. Pasar itu mendadak menjadi ruang dialog antara pemerintah dan pedagang dalam memastikan masyarakat bisa memperoleh beras dengan harga sesuai ketentuan.

Di tengah suasana yang penuh keakraban itu, butir beras SPHP menjadi simbol. Ia bukan sekadar komoditas, melainkan “napas” yang menjaga kestabilan harga pangan, memberi rasa aman di meja makan keluarga Indonesia terutama bagi mereka yang berada di dalam ekonomi menengah ke bawah.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjawab pertanyaan awak media di Serang, Banten, Rabu (20/8/2025). ANTARA/Harianto

Intervensi harga

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan beras program SPHP sebagai instrumen utama meredam gejolak pasar, menjaga keterjangkauan, serta memastikan masyarakat dapat membeli beras dengan harga wajar.

Pemerintah memperkuat intervensi perberasan dengan menugaskan Perum Bulog menyalurkan SPHP. Di pasar-pasar rakyat, koperasi, toko modern, hingga rumah pangan, beras bersubsidi ini tersebar luas, memberi napas segar bagi dapur keluarga Indonesia.

Hingga pekan ketiga Agustus 2025, realisasi distribusi SPHP telah mencapai 239,5 ribu ton. Angka itu bukan sekadar data, melainkan cermin dari kehadiran negara yang menenangkan pedagang sekaligus pembeli di tengah ketidakpastian harga pangan.

Sepanjang tahun 2025, SPHP ditargetkan 1,5 juta ton. Namun penyaluran disesuaikan dengan kondisi produksi nasional agar tidak memukul petani. Fleksibilitas itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan keberlangsungan petani.

Pada Januari-Februari, pemerintah menyalurkan 181,1 ribu ton SPHP ketika produksi turun. Butir-butir beras putih dalam karung Bulog menjadi penyelamat di kios-kios pasar yang kala itu terancam lonjakan harga.

Distribusi awal terbagi dua tahap: 100,9 ribu ton sepanjang Januari-Februari dan 80,2 ribu ton saat Idul Fitri. Di tengah lonjakan permintaan, beras SPHP hadir sebagai penyeimbang agar kebutuhan utama masyarakat itu tetap mudah didapat.

Direktur Utama Perum Bulog Achmad Rizal Ramdhani (tiga kanan baris belakang) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah), dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (kiri) meninjau harga beras SPHP di salah satu ritel midern di wilayah Serang, Banten, Rabu (20/8/2025). ANTARA/Harianto

Saat panen raya, distribusi dihentikan sementara untuk menjaga harga gabah. Namun di daerah tertentu seperti Papua, program tetap berjalan, memastikan masyarakat terpencil tak kehilangan akses pangan murah.

Memasuki Juli, pemerintah kembali membuka keran SPHP. Target 1,3 juta ton hingga Desember dicanangkan, dengan realisasi 58,4 ribu ton per 22 Agustus. Dari lorong pasar hingga swalayan modern, SPHP menjadi denyut nadi stabilitas.

Rangkaian distribusi ini mencerminkan komitmen berkelanjutan. Data menunjukkan, 2023 realisasi SPHP mencapai 1,196 juta ton atau 110,30 persen dari target, sementara 2024 menembus 1,401 juta ton atau 100,12 persen dari sasaran.

Melalui intervensi beras SPHP, fluktuasi harga premium dan medium bisa diredam. Di balik setiap karung yang berpindah tangan, terselip rasa aman bagi masyarakat yang khawatir harga terus merangkak, sekaligus jaminan pasar tetap terkendali.

Direktur Utama Perum Bulog Achmad Rizal Ramdhani (tengah) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri), dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meninjau harga beras SPHP di Pasar Induk Rau, Serang, Banten, Rabu (20/8/2025). ANTARA/Harianto

Memaksimalkan distribusi

SPHP menjadi penopang utama stabilitas harga beras di pasaran. Pelaksanaan program SPHP kini dijalankan dengan aturan terbaru hasil revisi petunjuk teknis.

Direktur Utama Perum Bulog Achmad Rizal Ramdhani menyatakan melalui tujuh saluran distribusi, pemerintah berupaya memastikan beras SPHP benar-benar menyentuh masyarakat luas.

Saluran pertama adalah pengecer di pasar rakyat. Kehadiran mereka bukan sekadar jalur distribusi, tetapi benteng awal mencegah potensi penyelewengan. Dari kios sederhana inilah, masyarakat bisa langsung membeli beras SPHP dengan harga terjangkau.

Tak berhenti di situ, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih turut menjadi bagian penting rantai distribusi. Di tingkat lokal, koperasi ini hadir sebagai penghubung yang memperkuat akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga stabil.

Peran pemerintah daerah, serta dukungan TNI dan Polri, memberi warna tersendiri. Di lapangan, personel keamanan itu bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi penjual beras SPHP, bahkan menggelar operasi pasar melalui gerakan pangan murah.

Direktur Utama Perum Bulog Achmad Rizal Ramdhani berbincang dengan awak media di Serang, Banten, Rabu (20/8/2025). ANTARA/Harianto

Keterlibatan BUMN menambah energi program ini. Dengan hampir 4.000 outlet yang tersebar, ditambah 4.700 lebih Rumah Pangan Kita binaan Bulog, akses masyarakat terhadap beras SPHP semakin luas, menyentuh hingga pelosok daerah.

Modernisasi juga tak diabaikan. Toko swalayan seperti Alfamart, Indomaret, dan Hypermart menjadi saluran lain, meski grosir besar dikecualikan untuk mencegah praktik oplosan.

Setiap konsumen hanya boleh membeli maksimal dua kemasan berukuran 5 kilogram, kecuali di wilayah terluar, tertinggal, dan perbatasan yang diberi keleluasaan hingga sepuluh kemasan.

Semua transaksi diwajibkan tercatat melalui aplikasi Klik SPHP, sistem digital yang menjamin transparansi sekaligus mencegah kebocoran pasar gelap.

Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah), Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura (kiri), Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjawab pertanyaan awak media seusai meninjau harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Induk Rau, Serang, Banten, Rabu (20/8/2025). ANTARA/Harianto

Peran Pemda

Jelas kehadiran beras SPHP menjadi penyeimbang, menghalau fluktuasi harga yang kerap mengganggu daya beli masyarakat saat musim paceklik atau ketika pasokan menurun.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar pemerintah daerah lebih proaktif mengambil peran, tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga mitra aktif dalam memastikan beras SPHP benar-benar mengalir hingga ke kantong-kantong kebutuhan masyarakat.

Kerja sama dengan cabang Bulog di setiap daerah menjadi jembatan strategis, memungkinkan distribusi beras SPHP menjangkau pasar-pasar tradisional hingga pelosok desa yang seringkali rawan gejolak harga.

Kehadiran BUMD pangan juga diharapkan menjadi penguat, memastikan distribusi lebih cepat, merata, sekaligus menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam menjaga denyut pangan masyarakatnya.

Direktur Utama Perum Bulog Achmad Rizal Ramdhani bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan), dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (kedua kanan) meninjau harga beras SPHP di Pasar Induk Rau, Serang, Banten, Rabu (20/8/2025). ANTARA/Harianto

Di lapak pedagang Pasar Rau, Serang Banten misalnya, SPHP menjadi cermin nyata intervensi pemerintah, menghadirkan harga Rp12.500 per kilogram, stabilitas yang mampu meredam kekhawatiran masyarakat akan melambungnya harga.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai Pemda bisa tampil lebih proaktif, misalnya dengan meminta cabang Bulog di daerah segera menggelar operasi pasar ketika harga beras melonjak lebih dari lima persen hanya dalam dua minggu.

Namun, langkah itu tidak serta-merta bisa dilakukan tanpa restu. Bapanas bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tetap harus memberi persetujuan melalui rakortas, sehingga Pemda terkadang harus menunggu lampu hijau sebelum bergerak.

Di luar jalur formal itu, Pemda juga punya cara lain. DKI Jakarta misalnya, mengandalkan Food Station sebagai BUMD penyangga pangan yang bisa menyalurkan beras subsidi. Sementara daerah produsen besar seperti Jawa Timur atau Sulawesi Selatan, bisa berperan menstabilkan harga lewat stok melimpah.

Tak hanya soal distribusi Pemda juga bisa mengawasi pasar, memberi peringatan bila ada penyelewengan, atau bahkan ikut mengawal penyerapan gabah petani lokal agar cadangan tetap aman.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura (tengah), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan), Gubernur Banten Andra Soni (kiri) menjawab pertanyaan awak media seusai meninjau harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Induk Rau, Serang, Banten, Rabu (20/8/2025). ANTARA/Harianto

Kehadiran negara

Presiden Prabowo Subianto membenahi sistem ketahanan pangan nasional secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir, demi memastikan ketersediaan pangan sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi seluruh masyarakat.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura menyatakan langkah pembenahan itu mencakup produksi hingga distribusi, agar alur pangan berjalan efisien, transparan, dan mampu memberikan perlindungan penuh terhadap kebutuhan dasar rakyat Indonesia.

Fokus utama diarahkan pada penguatan tata kelola pangan, sehingga setiap rantai pasok mampu berfungsi secara optimal dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Achmad Rizal Ramdhani (kedua kanan) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (kiri) meninjau harga beras SPHP di Pasar Induk Rau, Serang, Banten, Rabu (20/8/2025). ANTARA/Harianto

Upaya ini sekaligus menegaskan pentingnya memberantas praktik-praktik nakal dalam distribusi pangan demi memastikan keadilan serta keberlanjutan sistem pangan nasional yang sehat dan berdaya saing.

Penerapan aplikasi digital, seperti Klik SPHP, dihadirkan untuk mempermudah pengawasan distribusi beras meskipun masih membutuhkan adaptasi dalam pelaksanaannya di berbagai daerah.

Penataan sistem pangan bukanlah tanda krisis beras, melainkan proses perbaikan menyeluruh agar ketahanan pangan semakin kuat, kokoh, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Butir SPHP hadir bukan sekadar beras bersubsidi, melainkan simbol nyata kehadiran negara menjaga stabilitas harga, daya beli rakyat, dan ketahanan pangan nasional berkelanjutan. ANTARA

Sumber : Antara